Berita Abgi Or Id – 25 Juni 2026 | Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program JKN.
Sosialisasi Kepesertaan JKN bagi Anggota Keluarga Tambahan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPKD) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) telah membuka sosialisasi kepesertaan JKN bagi anggota keluarga tambahan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program JKN dan memperluas kepesertaan bagi anggota keluarga tambahan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami manfaat program JKN dan tertarik untuk bergabung.
Sosialisasi serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dengan mengadakan kegiatan sosialisasi pendaftaran anggota keluarga tambahan JKN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ASN akan pentingnya program JKN dan memperluas kepesertaan bagi anggota keluarga tambahan.
Kolaborasi Donasi JKN dengan Dunia Usaha
Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama BPJS Kesehatan juga melakukan kolaborasi donasi JKN dengan dunia usaha. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas kepesertaan JKN melalui donasi dari dunia usaha. Dengan demikian, diharapkan masyarakat yang belum tercakup dalam program JKN dapat memanfaatkan donasi ini untuk bergabung dengan program JKN.
Kolaborasi serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan memberikan apresiasi kontribusi pemerintah daerah terhadap program JKN 2025. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam memperluas kepesertaan JKN dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Pengelolaan Peserta PBI JKN
Pemerintah juga melakukan upaya pengelolaan peserta PBI JKN. Ribuan peserta PBI JKN dinonaktifkan karena tidak memenuhi kriteria. Bupati Sleman mengalihkan peserta PBI JKN yang dinonaktifkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, diharapkan peserta PBI JKN yang dinonaktifkan dapat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan program JKN. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memadai.
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta PBI JKN | Jumlah Peserta PBI JKN yang Dinonaktifkan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sleman | 10.000 | 5.000 |
| 2 | Pekalongan | 8.000 | 3.000 |
| 3 | Abdya | 12.000 | 6.000 |
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui program JKN. Upaya-upaya ini antara lain meliputi perluasan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan peserta PBI JKN. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memadai.
- Perluasan kepesertaan JKN bagi anggota keluarga tambahan
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui program JKN
- Pengelolaan peserta PBI JKN untuk memastikan pelayanan kesehatan yang memadai
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan program JKN. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memadai.
