Berita Abgi Or Id – 05 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) kabupaten percontohan anti korupsi. Bimtek ini diadakan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pengembangan Kabupaten Percontohan Anti Korupsi
KPK telah menetapkan Kabupaten Asahan sebagai calon kabupaten percontohan anti korupsi 2026. Ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam mengembangkan kabupaten yang bebas dari korupsi. Dalam bimtek yang digelar, KPK membahas berbagai tema, termasuk pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta penguatan lembaga-lembaga anti korupsi di tingkat lokal.
Upaya Pemberantasan Korupsi
KPK juga terus berupaya dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Salah satu contoh adalah penyelidikan korupsi lahan Whoosh yang masih berjalan. KPK juga mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua partai politik (parpol) menjadi dua periode, dengan tujuan untuk mencegah korupsi dan memperbarui kepemimpinan parpol.
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | A | 10 tahun |
| 2 | B | 8 tahun |
| 3 | C | 12 tahun |
Alasan di Balik KPK Usul Masa Jabatan Ketum Parpol 2 Periode
KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua parpol menjadi dua periode dengan alasan untuk mencegah korupsi dan memperbarui kepemimpinan parpol. Dengan demikian, diharapkan parpol dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.
- Transparansi dan akuntabilitas
- Pencegahan korupsi
- Pembaruan kepemimpinan parpol
Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK terus berupaya untuk mengembangkan kabupaten percontohan anti korupsi dan melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi dan memiliki pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Skandal Korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Kas…
